"Kita harus berusaha melindungi warga Singapura dan melakukan segala sesuatu yang masih berada dalam kendali kita untuk memberikan hasil terbaik bagi Singapura, meskipun upaya itu mungkin tidak terlalu efektif," tegasnya.

Temuan Walhi

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang diduga terkait Karhutla.

Dengan membuka data tersebut, maka akan dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah.

Alex juga menyinggung temuan an Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia yang menyebut adanya perusahaan berafiliasi dengan modal Malaysia dan Singapura yang memiliki konsesi lahan terkait karhutla di Indonesia.

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia," kata Alex kepada pers di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Alex, pemerintah perlu memberikan kejelasan atas data tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama di antara warga negara yang bertetangga.

"Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," ujarnya. (wartabanjar.com/berbagai sumber)