WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Program bantuan pembangunan toilet oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)  untuk masyarakat kembali menjadi perhatian. 

Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang juga pengamat tata kota, Dr Eng Ar Akbar Rahman ST MT, menilai efektivitas program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sistem pemeliharaan setelah fasilitas diserahkan kepada masyarakat.

Akbar mengatakan, pemerintah kota selama beberapa tahun telah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat. 

Program tersebut antara lain pembangunan sanitasi komunal maupun bantuan sanitasi secara individual.

Baca juga: Proyek Toilet Miliaran Rupiah Pemko Banjarmasin Masih Sisakan Keluhan Penerima

Baca juga: Pemko Banjarmasin Kembali Bangun 80 Toilet Warga Tak Mampu, Disperkim: Penerima Diseleksi

Menurutnya, berdasarkan kajian dan survei lapangan yang dilakukan, sanitasi individual yang langsung diberikan kepada masyarakat cenderung lebih efektif dalam hal pemeliharaan.

“Dari hasil survei lapangan kami, yang efektif itu adalah yang individual, yaitu toilet yang langsung dibantu kepada masyarakat, bukan dalam sistem komunal bersama-sama,” ujar Akbar kepada Wartabanjar.com.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan pada fasilitas sanitasi komunal adalah pemeliharaan. 

Di sejumlah lokasi yang diamati, terdapat fasilitas yang tidak lagi berfungsi optimal karena perawatannya rendah.

Sebaliknya, fasilitas sanitasi individual dinilai memiliki tingkat tanggung jawab pemeliharaan yang lebih tinggi karena langsung digunakan dan dirawat oleh masyarakat penerima bantuan.

Namun, Akbar menekankan pembangunan toilet individual juga harus disertai sistem sanitasi yang aman, terutama penggunaan tangki septik kedap.

Hal tersebut dinilai penting karena karakteristik Kota Banjarmasin yang berada di kawasan lahan basah dan dipengaruhi pasang surut air.

“Kalau tangki-tangki toilet kita tidak kedap, maka akan sangat gampang mencemari lingkungan,” jelasnya.

Akbar juga mendorong agar program sanitasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih terintegrasi. Menurutnya, terdapat sejumlah OPD yang berkaitan dengan penanganan sanitasi, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan.