Ia menilai koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar pemetaan kebutuhan sanitasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu mengoptimalkan peran Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi yang telah dibangun.

Akbar menyebut, masyarakat penerima bantuan sanitasi dapat diarahkan menjadi pelanggan PALD setelah fasilitas diserahkan. 

Dengan demikian, pemeliharaan dan penanganan ketika terjadi persoalan pada sistem sanitasi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Setelah diserahkan ke masyarakat, masyarakat kemudian menjadi pelanggan PALD. Kalau terjadi kerusakan atau septic tank sudah penuh, PALD bisa langsung menangani,” katanya.

Menurut Akbar, penguatan layanan sanitasi juga penting untuk mendukung kesehatan lingkungan masyarakat Banjarmasin. 

Ia menilai sistem sanitasi yang tidak kedap masih menjadi persoalan karena berpotensi mencemari lingkungan.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun kelompok penerima manfaat dalam pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi.

“Kalau sumber daya yang sudah ada ini dioptimalkan, mulai dari sinergi antar-OPD, OPD dengan Perumda, serta partisipasi masyarakat, saya kira target peningkatan sanitasi di Banjarmasin bisa dikejar,” ujarnya.

Akbar berharap pembangunan sanitasi ke depan tidak berhenti pada penyediaan toilet atau infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut benar-benar berfungsi, terawat, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Persoalan toilet ini sangat penting karena kita berada di kawasan lahan basah dan pasang surut. Sedikit persoalan pada toilet bisa sangat mudah mencemari lingkungan dan pada akhirnya memengaruhi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (wartabanjar.com)