WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Dibanding Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni, terjadi kenaikan pada APBD Perubahan 2026.

APBD Perubahan Kota Banjarmasin 2026 untuk pos belanja daerah sebesar Rp2,6 triliun atau naik sekitar Rp500 miliar dari APBD murni 2026.

Kepada para anggota DPRD Kota Banjarmasin, Senin (14/9/2026), Wali Kota HM Yamin HR mengatakan, APBD Perubahan itu 2026 akan dialokasikan untuk program yang sifatnya mendesak dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu fokusnya adalah penanganan sungai untuk memperkuat ketahanan banjir.

“Jadi kita terus melakukan pengerukan, perbaikan aliran sungai dan lainnya untuk ketahanan banjir di daerah kita,” ujar Yamin. 

Baca Juga: Dibuka Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Banggar Bahas Finalisasi RAPBD Perubahan 2026

Baca Juga: Komisi II Kota Banjarmasin dan Mitra Kerja Kupas RAPBD Perubahan 2026

Ia juga menyinggung musim kemarau saat ini. Dikatakan, selain karhutla dan kabut asap, kemarau panjang saat ini memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat, sehingga perlu anggaran untuk menanganinya.

Tak hanya itu, hal tersebut membuat produksi air bersih menjadi turun signifikan, sehingga harus ditangani secara maksimal.

Hal lain yang memerlukan anggaran adalah persoalan lingkungan dan air bersih dan pengembangan ekonomi masyarakat termasuk sektor UMKM (usaha mikro kecil menengah).

“Kami mohon pengawasan dari pihak legislatif dan masyarakat, sehingga anggaran ini betul-betul sesuai aturan,” kata Yamin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya mengungkapkan belanja daerah dalam APBD Perubahan mencapai Rp2,6 triliun sementara pendapatan sekitar Rp2,1 triliun.

Dari angka itu, terjadi defisit sekitar Rp500 miliar.

Defisit tersebut, lanjut dia, ditutupi melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa APBD 2025. 

“Silpa APBD 2025 itu Rp519 miliar sehingga Silpa pada APBD Perubahan 2026 menjadi nol,” kata Harry Wijaya. 

Ia berharap anggaran yang sudah disepakati bisa direalisasikan secara optimal.

“Kita berharap Pemko bisa melaksanakan kesepakatan pada APBD Perubahan ini secara optimal sehingga tidak ada lagi Silpa cukup besar seperti APBD 2025,” ucapnya. (wartabanjar.com/*)