WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani resmi menutup kegiatan Uji Kompetensi Pelayanan Prima (Service Excellence) RSUD H. Badaruddin Kasim (HBK), Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Aston Tanjung City Hotel tersebut merupakan pelatihan sekaligus sertifikasi pelayanan prima yang digelar bekerja sama dengan Jawara Edukasi.

Program ini telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan sekaligus mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan penutupan, Bupati Tabalong didampingi Direktur RSUD HBK Tabalong Setyawan Andri Wibowo menyerahkan sertifikat penghargaan kepada perwakilan peserta.

Setyawan mengatakan, workshop dan uji kompetensi pelayanan prima tersebut diikuti 50 peserta. Menurut dia, kegiatan ini diharapkan membawa perubahan positif terhadap kualitas pelayanan di RSUD HBK.

Baca Juga Murid TK di Banjarmasin Tak Boleh Bawa Pulang MBG, Wajib Makan Sebelum Batas Waktu

Baca Juga Pelaku Pembunuhan Penata Rias Salon Yung di Kelurahan Jawa Kabupaten Banjar Sempat Semirkan Rambut Korban

"Program peningkatan kompetensi ini masuk dalam poin keempat kontrak kinerja saya dengan Pak Bupati, setelah pembenahan sarana-prasarana, smart hospital, dan sukses program pendamping pasien," ujar Setyawan.

Ia berharap peningkatan kompetensi tersebut dapat membuat RSUD HBK semakin baik dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi instruktur dari Jawara Edukasi yang dinilai mampu membimbing staf dengan latar belakang usia dan kemampuan teknologi yang beragam.

"Kami minta pegawai yang bertugas selama 24 jam di unit pelayanan seperti IGD, rawat inap, hingga poliklinik aktif mengidentifikasi masalah sekaligus merumuskan solusi untuk dilaporkan kepada manajemen," katanya.

Sementara itu, Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani menilai peningkatan kualitas pelayanan menjadi hal penting dalam pengelolaan rumah sakit.

Terlebih, kegiatan tersebut tidak hanya berupa pelatihan, tetapi juga dilengkapi sertifikasi kompetensi yang diterbitkan melalui skema BNSP.