WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menggandeng lima kabupaten di kawasan Banua Anam, untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pangan di kawasan.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Kesepakatan Bersama Penguatan Ketersediaan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Kerja Sama Komoditas Strategis dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah se-Banua Anam.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) Terpadu TPID, TPAKD, dan TP2D Kabupaten Tabalong, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/08/2026) malam.

Lima kabupaten yang terlibat bersama Tabalong yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Tapin.

Inisiatif kerja sama tersebut digagas Bupati Tabalong HM Noor Rifani. Menurut pemerintah daerah, kolaborasi enam kabupaten ini menjadi inisiatif pertama di Kalimantan Selatan, bahkan diklaim sebagai yang pertama dilakukan di Indonesia dalam konteks pengendalian inflasi kawasan Banua Anam.

Kerja sama difokuskan pada empat aspek utama, yakni memastikan ketersediaan komoditas, menjaga keterjangkauan harga, memperlancar distribusi, serta memperkuat kerja sama komoditas strategis antardaerah.

Bupati Tabalong HM Noor Rifani mengatakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.

Baca Juga: Pemkab Tabalong Siapkan Car Free Day Awal September, Gandeng KORMI Lestarikan Permainan Tradisional

Baca Juga: Polres Tabalong Bagikan Masker kepada PNPP untuk Antisipasi Kabut Asap

Pasalnya, setiap daerah memiliki potensi produksi sekaligus kebutuhan yang berbeda dan saling berkaitan.

“Inflasi tidak bisa kita kendalikan sendiri-sendiri. Ada daerah yang menjadi sentra produksi dan ada daerah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi sangat penting,” ujar H Fani, sapaan akrab Bupati Tabalong.

Menurutnya, Banua Anam memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan yang saling mendukung.

Melalui kerja sama yang lebih terstruktur, surplus produksi dari satu daerah diharapkan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.

“Dengan begitu, ketika ada daerah yang mengalami kekurangan komoditas, daerah lain yang memiliki surplus dapat menjadi sumber pasokan,” katanya.