Ia melayani orderan di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru hingga Martapura dengan mengambil layanan GoFood, GoRide dan GoSend.

Soal wacana ojol masuk kategori UMKM, Hamidi tidak mempermasalahkannya.

“Respon ulun positif aja,” ujarnya.

Namun, persetujuan terhadap wacana tersebut tidak membuat persoalan Hamidi sebagai driver ikut berkurang. 

Ia justru merasakan pendapatan yang jauh menurun dibandingkan saat awal menjalani pekerjaan sebagai ojol.

“Karena sekarang kebanyakan driver dan orderan terbagi-bagi. Untuk bayar motor dan rumah aja sulit saat ini,” tuturnya.

Selain pendapatan, Hamidi juga pernah menghadapi order fiktif pada layanan GoSend. Untuk membatalkan pesanan tersebut, ia harus menghubungi call center Gojek.

“Kalo enggak ada pulsa enggak bakal terhubung,” katanya.

Dari sisi ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) Prof Dr H Ahmad Yunani menilai karakter pengemudi ojol berbeda dengan pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara mandiri.

“Online kan hanya pekerja jasa terkait dengan aplikasinya, jadi agak kurang tepat jika masuk UMKM,” jelasnya.

Yunani mengungkapkan, pengemudi ojol lebih banyak menjalankan jasa melalui platform aplikasi. 

Kondisi tersebut berbeda dengan usaha produktif yang dapat dikembangkan secara mandiri.

“Tidak bisa berkembang juga kan karena jasa terbatas, beda jika produksi. Dan jika mengembangkan mereka hanya pekerja penjual jasa,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemberian akses pembiayaan apabila pengedara ojol yang akan masuk UMKM juga perlu melihat tujuan penggunaannya. 

“Pinjaman efektif jika industri atau usaha produktif jadi berkembang, mengembalikan pinjamannya dan tidak macet pinjamannya,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak semua orang yang masuk dalam kategori tertentu otomatis membutuhkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Efektivitas pembiayaan tetap perlu menjadi pertimbangan.

“Tidak semua membutuhkan pinjaman KUR, harus lihat efektivitasnya, kecuali mau bagi-bagi bansos silakan semua bisa,” tuntasnya. (wartabanjar.com)