RDP Capai Kesepakatan, Penyaluran Solar Subsidi Nelayan Dua Desa di Tanah Laut Dipastikan Aman
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI- Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan akhirnya membuahkan kesepakatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Senin (27/7/2026).
Pertemuan ini diselenggarakan guna meredam gejolak sosial serta memutus mata rantai kendala distribusi solar subsidi bagi kelompok nelayan di kawasan pesisir, khususnya Desa Tabanio dan Desa Kuala Tambangan.
RDP ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut beserta jajaran, Kepala DKPP beserta jajaran, Kapolres, Kejari, Kodim 1009, BIN , Pertamina, pengelola SPBUN, nelayan, mahasiswa dan instansi terkait.
Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar menyampaikan bahwa untuk wilayah Desa Tabanio, penyaluran solar tetap berjalan melalui pengelola yang ada dengan syarat distribusi harus sesuai dengan data rekomendasi resmi.
Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pembagian kelompok alokasi pengisian bagi para nelayan di Kuala Tambangan agar kondisi di lapangan tetap aman dan terkendali.
"Artinya ada berapa blok, ada empat nelayan yang tetap memakai PT Ibnu Nur lah intinya. Sisanya kita mengambil ke lain, artinya suasananya kan sudah kondusif," tambahnya.
Khairil Anwar berharap hasil dari RDP ini dapat menjadi solusi terbaik dan menyudahi segala riak protes yang sempat terjadi di kalangan nelayan pesisir.
"Mudah-mudahan dengan hasil RDP hari ini, nelayan kita di Tanah Laut khususnya Kuala Tambangan dan Desa Tabanio mudah-mudahan aman dan suasana jangan lagi ada bergejolak," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk saling membuka diri agar permasalahan penataan dan penyaluran BBM bersubsidi tidak lagi terulang di masa mendatang.
"Mudah-mudahan semua kita membuka diri dengan niat yang sama, jangan lagi ada permasalahan tentang penyaluran minyak BBM bersubsidi. Mungkin itu saja," pungkas Khairil Anwar.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut, M. Kusri menyampaikan hasil kerja dan verifikasi tim terpadu usai melakukan pencermatan alokasi BBM nelayan di lapangan.