WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Masyarakat Kabupaten Banjar kini dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) langsung dari desa dan kelurahan melalui Aplikasi Star Banjar.

Hingga kini, sebanyak 260 desa dan kelurahan telah memiliki akun aplikasi tersebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea saat membuka Rapat Evaluasi dan Pemantapan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa melalui Aplikasi Star Banjar di Aula Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH) Martapura, Kamis (23/7/2026).

Yudi mengatakan Aplikasi Star Banjar merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan akses bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

”Kehadiran Star Banjar diharapkan mampu memangkas jarak, waktu serta biaya yang selama ini menjadi kendala dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Menurut Yudi, keterlibatan ratusan desa dan kelurahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama pemerintah desa dalam memperluas pelayanan administrasi kependudukan yang lebih merata.

”Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari banyaknya pengguna, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan perluasan layanan itu harus diiringi evaluasi secara berkala agar kualitas pelayanan terus meningkat.

”Karena itu evaluasi dan pemantapan harus terus dilakukan agar pelayanan semakin optimal, cepat, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA: Pemkab Banjar Perkuat Sinergi, Permudah Layanan Adminduk untuk Masyarakat

BACA JUGA: Jemput Bola, Disdukcapil Banjar Layani Pembuatan Adminduk di Tatah Makmur

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar, Hayatun Nupus, menyampaikan pembentukan operator desa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Rapat evaluasi tersebut, lanjut Hayatun, juga menjadi wadah menyamakan persepsi antaroperator desa sekaligus mengevaluasi berbagai kendala di lapangan agar kualitas pelayanan terus meningkat.