WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara efektif dan tepat waktu.

Permintaan tersebut disampaikan di tengah capaian pembangunan Kabupaten Banjar pada semester I 2026 yang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi keuangan tercatat sebesar Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 54,47 persen.

Arahan itu disampaikan Habib Idrus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Martapura, Kamis (23/7/2026).

Menurut Habib Idrus, capaian tersebut harus menjadi pemacu seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pada semester II.

“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi,” ujarnya.

BACA JUGA: Wabup Banjar Sampaikan Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Banjar

BACA JUGA: Kabupaten Banjar Mantapkan Komitmen Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Hasil evaluasi itu selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun langkah percepatan pelaksanaan program.

“Melalui forum ini, kita juga merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” lanjutnya.

Habib Idrus mengatakan masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah hingga persoalan perizinan dan administrasi.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih dahulu mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi.

Setelah persoalan dipetakan, perangkat daerah juga diminta segera menyiapkan langkah penyelesaiannya.

“Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut,” tegasnya.

Menurut Habib Idrus, kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor maupun dukungan kebijakan juga harus segera dikomunikasikan agar tidak menghambat pelaksanaan program.

“Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” katanya.