WARTABANJAR.COM, TANJUNG- Pemerintah Kabupaten Tabalong akan mengevaluasi kesepakatan pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyusul masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian.

Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, mengatakan pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah disusun bersama pengelola SPBU guna menjaga ketertiban distribusi BBM bersubsidi.

Untuk mendukung pengawasan di lapangan, Pemkab Tabalong telah menempatkan masing-masing dua personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di setiap SPBU, khususnya yang berada di kawasan perkotaan.

Menurut Rifani, dalam beberapa hari ke depan pemerintah akan kembali mengundang para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut sekaligus mencari langkah tambahan agar antrean kendaraan dapat dikurangi.

"Nah, tapi tentu kami terus akan mengevaluasi ya, mungkin terkait dengan kesepakatan yang sudah dilaksanakan ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan mengevaluasi, kita undang lagi, mungkin kita akan lihat treatment apa yang harus dilakukan untuk memastikan kesepakatan ini berjalan ataupun ada reduksi terkait antrean yang begitu panjang," ujar H. Fani sapaan akrabnya, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Wawan Senang Antrean Bio Solar di SPBU Tabalong Mulai Lancar Pasca Penertiban Polisi: "Jadi Lebih Hemat"

BACA JUGA: Sidak SPBU Kasiau, Kapolres Tabalong Temukan Stok Solar 1.200 Liter Saat Antrean Truk Mengular

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memicu meningkatnya antrean adalah beralihnya sebagian pengguna BBM non-subsidi Pertamax ke Pertalite.

Selisih harga yang semakin besar membuat permintaan terhadap Pertalite meningkat signifikan.

Sementara itu, seorang warga Tabalong, Purwanto, mengaku setiap pagi melihat antrean panjang hingga 1-2 kilometer di salah satu SPBU di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

"Setiap pagi saya lihat antrean masih panjang," ungkap warga Mabuun ini, Selasa (21/7/2026).