Musibah ini terasa semakin memprihatinkan karena mayoritas siswa dari keluarga tidak mampu, seperti anak pemulung, tukang becak, pedagang kaki lima, hingga buruh lepas dan buruh bangunan. Tak sedikit dari mereka juga tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Oleh karena itu, pihak yayasan menegaskan tidak akan meminta dana perbaikan dari wali iswa.
Yayasan pun berharap pemerintah kota maupun provinsi turun. (wartabanjar.com/tamam)
Editor Restu
