Menurut pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, pihaknya mengapresiasi keterbukaan BPH Migas yang secara terbuka memaparkan data, menjawab berbagai persoalan yang disampaikan, serta memberikan sejumlah alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.
BACA JUGA: Pansus DPRD Kalsel Gelar Rapat Dalami Persoalan Distribusi BBM Bersubsidi di Daerah
“Berbagai masukan dan data yang diperoleh dari BPH Migas akan dikolaborasikan dengan hasil pendalaman pansus agar rekomendasi yang nantinya dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat sebagai penerima manfaat BBM bersubsidi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan bahwa pembentukan pansus bukan sekadar mencari fakta di lapangan, tetapi juga mengurai secara menyeluruh akar persoalan yang selama ini menyebabkan berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, pansus ingin memastikan pihak mana yang sesungguhnya harus bertanggung jawab apabila ditemukan permasalahan dalam tata kelola maupun distribusi BBM bersubsidi di Kalsel, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan kepastian bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel juga telah menyiapkan agenda pemanggilan sejumlah pemangku kepentingan.
