WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - MUI Kalimantan Selatan menegaskan akan menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran, dalam menjalankan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Pandangan itu disampaikan seiring upaya MUI memperkuat perannya di tengah masyarakat melalui program aktualisasi dan revitalisasi organisasi.

Ketua Bidang Kesehatan MUI Kalsel, IBG Dharma Putra, mengatakan MUI ingin mengambil peran yang lebih nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

”MUI itu pengin benar-benar berperan di tengah masyarakat,” ujarnya saat ditemui di sela-sela Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan MUI Kalsel yang digelar di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).

Menurut Dharma, MUI tidak hanya hadir dalam persoalan keagamaan, tetapi juga berupaya memberikan panduan terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat, termasuk ketahanan pangan.

Baca Juga Patroli Tengah Malam, Polresta Banjarmasin Sita 8 Motor Diduga Terlibat Balap Liar

”Kalau kita hubungkan dengan ketahanan pangan tadi, itu kan sangat teknokratis dan intelektual. Sehingga MUI punya tugas untuk membuat panduan keagamaannya,” jelasnya.

Ia mengakui menerjemahkan persoalan yang bersifat teknis menjadi panduan keagamaan bukan pekerjaan mudah.

”Agak sulit memang membuat sesuatu yang teknokratis intelektual menjadi panduan keagamaan yang bisa dipakai oleh pemerintah maupun masyarakat,” tuturnya.

Karena itu, MUI berencana menyiapkan panduan tertulis sekaligus memperkuat peran dai dalam menyampaikan isu-isu tersebut kepada masyarakat.

”Untuk pemerintah kita bisa bikin panduan tertulisnya, mungkin akan kita kaji, kita akan bisa bikin fatwanya,” katanya.

Tak hanya itu, para dai juga akan dibekali pemahaman agar mampu menyampaikan persoalan teknis dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.

”Dai itu akan kita latih untuk bisa membahasakan teknokrasi itu ke dalam bahasa keagamaan,” ungkapnya.

Dharma menegaskan MUI juga akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

”Kalau ada kekhilafan atau kesalahan dalam kebijakan pemerintah, kita akan mengingatkan,” tegasnya.

Sebaliknya, MUI akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat.