DPRD Tabalong Dorong Satgas Pengawas BBM dan Elpiji Bersubsidi Berjalan Optimal
WARTABANJAR.COM, TANJUNG - Komisi II DPRD Tabalong mendorong satuan tugas (satgas) pengawas penyaluran BBM dan LPG bersubsidi bisa berjalan optimal, guna mengatasi persoalan kelangkaan yang masih kerap terjadi di lapangan, khususnya untuk distribusi Bio Solar.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto pada wartabanjar.com via WhatsApp, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, kelangkaan Bio Solar yang masih terjadi diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Rumah Kontrakan 10 Pintu di Kapar Tabalong, Kerugian Capai Rp500 Juta
Menurutnya, praktik pelangsiran BBM bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Di sisi lain, pihak SPBU juga menghadapi kesulitan dalam membedakan konsumen yang benar-benar membutuhkan BBM dengan pelaku penyalahgunaan, karena seluruh kendaraan yang mengantre tercatat sebagai pelanggan.
"SPBU pada dasarnya melayani kendaraan yang datang untuk mengisi BBM. Namun di lapangan tentu ada tantangan dalam mengidentifikasi, mana konsumen langsung dan mana yang diduga melakukan pelangsiran," ujar Winarto.
Karena itu, Komisi II DPRD Tabalong mendorong agar satgas pengawas BBM dan LPG bersubsidi yang dibentuk pemerintah, dapat meningkatkan intensitas pemantauan di lapangan.
Pengawasan yang lebih aktif dinilai penting untuk mendeteksi persoalan distribusi sejak dini, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait.
“Kita berharap kepada satgas yang dibentuk di pemerintah, dalam hal ini adalah pengawas terhadap BBM bersubsidi dan gas LPG, agar melakukan upaya pemantauan lebih intens dalam kondisi sekarang,"ucap Winarto.
DPRD Tabalong berharap pemerintah daerah bersama satgas pengawas dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, kelangkaan yang dikeluhkan para sopir diharapkan dapat teratasi sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang di Kabupaten Tabalong dapat kembali berjalan normal.
