Karena itu, Komisi II DPRD Tabalong mendorong agar satgas pengawas BBM dan LPG bersubsidi yang dibentuk pemerintah, dapat meningkatkan intensitas pemantauan di lapangan.
Pengawasan yang lebih aktif dinilai penting untuk mendeteksi persoalan distribusi sejak dini, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait.
“Kita berharap kepada satgas yang dibentuk di pemerintah, dalam hal ini adalah pengawas terhadap BBM bersubsidi dan gas LPG, agar melakukan upaya pemantauan lebih intens dalam kondisi sekarang,”ucap Winarto.
DPRD Tabalong berharap pemerintah daerah bersama satgas pengawas dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, kelangkaan yang dikeluhkan para sopir diharapkan dapat teratasi sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang di Kabupaten Tabalong dapat kembali berjalan normal.
Diketahui, sebelumnya telah dilaksanakan rapat dengar pendapat antara DPRD Tabalong, perwakilan sopir truk, dan pihak SPBU, terkait kelangkaan BBM bersubsidi, yang berlangsung pada 26 Maret 2026 lalu.
“Dalam forum tersebut, kami dari DPRD menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat,k agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandas Winarto. (wartabanjar.com/Suhardi)
