Diketahui, sebelumnya telah dilaksanakan rapat dengar pendapat antara DPRD Tabalong, perwakilan sopir truk, dan pihak SPBU, terkait kelangkaan BBM bersubsidi, yang berlangsung pada 26 Maret 2026 lalu.

"Dalam forum tersebut, kami dari DPRD menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat,k agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," tandas Winarto. (wartabanjar.com/Suhardi)