WARTABANJAR.COM, TANJUNG- Pemerintah Kabupaten Tabalong terus mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 200 guna mendukung peningkatan produksi padi daerah.

Namun, kerusakan saluran irigasi dan keterbatasan pipanisasi masih menjadi tantangan utama dalam penerapan pola tanam dua kali setahun tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Tabalong pun menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki jaringan irigasi pertanian yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah.

Kepala DKP3 Tabalong, Fahrul Raji, mengatakan wilayah utara Tabalong saat ini menjadi daerah yang paling dominan menerapkan IP 200.

Kondisi itu didukung jaringan irigasi yang lebih memadai dibanding wilayah tengah dan selatan.

“Wilayah utara memang lebih dominan untuk IP 200 karena dukungan irigasinya lebih baik. Sedangkan wilayah tengah dan selatan masih terus kita dorong,” ujar Fahrul pada wartabanjar.com, Minggu (24/5/2026).

Menurutnya, banyak saluran irigasi di area persawahan yang kini dalam kondisi rusak sehingga aliran air ke lahan pertanian tidak optimal.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan petani melakukan tanam dua kali dalam setahun.

Selain persoalan irigasi, DKP3 juga menghadapi sejumlah kendala lain seperti keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, hingga pupuk bersubsidi.

Fahrul menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait perbaikan saluran sekunder, sementara DKP3 menangani perbaikan irigasi tersier yang menjadi kewenangannya.

Bahkan saat ini kedua dinas juga berkolaborasi dalam program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk membantu wilayah pertanian yang belum memiliki akses air memadai.

“Jadi, dari segala upaya yang kita lakukan untuk peningkatan IP 200, kita juga menghadapi kendala di lapangan. Salah satunya masih berkaitan dengan saluran irigasi. Irigasi ini ingin kami sampaikan, selama ini kami juga berkolaborasi dengan kawan-kawan di Dinas PUPR Tabalong,” kata Fahrul.

Ia menambahkan, koordinasi dilakukan agar saluran sekunder yang menjadi kewenangan Dinas PUPR dapat segera diperbaiki.

Sementara DKP3 juga melakukan perbaikan saluran tersier melalui alokasi anggaran dinas.