WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Sebanyak 168 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Jumat (8/5/2026).
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, tim ahli gubernur (TAG), asisten, staf ahli gubernur dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Pelantikan ini mencakup pengisian posisi penting di berbagai sektor, termasuk penempatan tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi tata usaha di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan.
Baca Juga Hujan Merata di Seluruh Kalsel pada Siang Hari di Prakiraan Cuaca Hari ini
Ada 2 pejabat Eselon II yang turut dilantik yakni Kepala Biro Organisasi yang dojabat Nasrullah dan Kepala Biro Barang dan Jasa, Munazir Hadrani.
Serta 1 pejabat Eselon II Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono yang dikukuhkan kembali.
Gubernur H Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin minta para pejabat yang dilantik, tetap menjaga integritas dan kesetiaan yang teguh kepada pimpinan daerah, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Sekretaris Daerah Provinsi.
Gubernur paham, setiap pejabat yang dimutasi, pindah jabatan atau promosi, ada yang disukai dan tidak suka.
Namun diminta apapun yang ditetapkan, supaya diterima dengan ikhlas dan dijalankan segala tugas yang diamanahkan.
Berdasarkan aturan, perombakan jabatan biasanya dilakukan setelah dua tahun masa kerja.
Namun, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan ruang evaluasi lebih awal, yakni setiap enam bulan.
”Saya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan para Kepala Dinas untuk memberikan penilaian kinerja secara objektif, baik yang ‘Sangat Baik’ maupun ‘Kurang Baik’. Jika dalam enam bulan pekerjaan dianggap tidak tuntas atau kurang bagus, maka pejabat tersebut bisa segera dievaluasi atau dilantik kembali pada posisi yang lebih tepat,” ujar Gubernur H Muhidin.
Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada para pejabat pria, tetapi juga mencakup peran istri pejabat dalam mendukung tugas suami mereka.
“Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping seperti jajaran istri pimpinan daerah diharapkan dapat berjalan selaras demi kelancaran program pembangunan di Kalimantan Selatan,” lanjut gubernur.
