Tanpa data yang akurat, program yang dirancang tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi masyarakat.
“Saya tidak ingin PKS hanya menjadi dokumen pajangan di lemari arsip saja. Optimalkan data tersebut untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD melalui pajak, hingga sinkronisasi data Dapodik,” tegas Sekda.
Secara khusus, Sekda menginstruksikan 5 dari 9 SKPD baru untuk segera menjalankan pemanfaatan data sesuai peruntukannya:
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: Validasi penerima hibah sarana perikanan.
- RSUD H. Abdul Aziz: Percepatan verifikasi data pasien BPJS UHC agar masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi berkas.
- Bapperida: Verifikasi status kemiskinan dan perencanaan pembangunan.
- Dinas Nakertrans: Verifikasi data penerima jaminan sosial ketenagakerjaan DBH Sawit dan pekerja rentan.
- BKPP: Sinkronisasi NIK dan NIP untuk merapikan database kepegawaian ASN.
Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan sistem dan data.
Ia meminta Dinas Kominfo memberikan dukungan infrastruktur penuh melalui jaringan tertutup VPN (Virtual Private Network) sesuai mandat undang-undang demi mencegah kebocoran data dan menjamin kelancaran teknis.
“Akses sudah dibuka, kuncinya ada di tangan bapak dan ibu sekalian. Pemanfaatan data ini akan menjadi salah satu indikator kinerja yang akan saya pantau secara berkala,” tutup Zulkipli.
Kegiatan diakhiri dengan prosesi penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil dengan para kepala SKPD yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (wartabanjar.com/*)
Editor: Yayu
