WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Menanggapi sinyal bahaya dari BMKG terkait awal musim kemarau yang maju lebih cepat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kini bergerak cepat menyusun strategi mitigasi demi mengamankan pasokan air bersih dan mencegah bencana kabut asap di Bumi Tuntung Pandang.

Langkah antisipasi ini dipicu oleh rilis prakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data tersebut, musim kemarau tahun ini diprediksi mulai menyapa Kalsel pada awal hingga pertengahan Mei, dengan puncak kekeringan yang diperkirakan jatuh pada Agustus 2026.

Kekhawatiran mendalam tertuju pada beberapa titik rawan seperti Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, dan Kintap.

Wilayah-wilayah ini diprediksi akan dihantam kemarau yang lebih lama dengan intensitas hujan di bawah normal, bahkan durasinya bisa mencapai 19 hingga 21 dasarian.

Dalam rapat koordinasi via Zoom di Lounge VIP Setda Tanah Laut yang dipimpinnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ir. Ahmad Khairin, M.M., Μ.Ρ., menekankan perlunya kewaspadaan tingkat tinggi.

"Wilayah tersebut berpotensi mengalami kemarau panjang, sehingga perlu antisipasi serius karena berdampak pada ketersediaan air dan meningkatnya risiko kebakaran," ujarnya.

Sebagai solusi konkret, Pemkab Tanah Laut fokus pada manajemen sumber daya air dengan mengoptimalkan fungsi embung serta kolam penampungan sebagai cadangan utama.

Di sektor pertanian, para petani juga diimbau untuk lebih bijak memilih komoditas tanam yang tidak boros air guna menghindari gagal panen.

BACA JUGA: Fakta Persidangan Ungkap Kronologi Tragis Bayi 7 Hari Tewas Dibanting di HST

Tak hanya soal air, sektor swasta pun mulai dirangkul untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Gayung bersambut, Kepala Pelaksana BPBD Tanah Laut, Aspi Setia Rahman, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin membuang waktu untuk melakukan konsolidasi internal maupun eksternal.

"Koordinasi dengan camat, instansi teknis, hingga pemerintah desa akan segera dilakukan untuk menentukan langkah teknis di lapangan," pungkasnya.