WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kartini, Pelaihari, Selasa (24/2/2026), ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan program kerja dengan visi kepala daerah, khususnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut.

Kepala DP2KBP3A Tanah Laut, Maria Ulfah, menegaskan bahwa forum tersebut bertujuan menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat secara terbuka dan partisipatif.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menjaring saran dan masukan secara langsung agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Maria Ulfah.

Ia menjelaskan, keterbukaan dalam proses perencanaan sangat penting agar program yang dirancang lebih terarah, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansi.

Perempuan Jadi Mitra Strategis Pembangunan

Dalam pemaparannya, Maria menekankan pentingnya sinergi antara DP2KBP3A dan berbagai organisasi perempuan sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Menurutnya, organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam menyampaikan kondisi riil yang dihadapi kaum perempuan di tingkat akar rumput.

“Kolaborasi ini mencakup penguatan ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, hingga upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Tanah Laut.

Suara Anak dan Remaja Jadi Pertimbangan Utama

Tidak hanya melibatkan kelompok perempuan dewasa, forum ini juga menghadirkan Forum Anak Daerah dan Duta Generasi Berencana (Genre). Kehadiran mereka dinilai penting sebagai representasi generasi muda.

Maria menyebut, pandangan dan aspirasi anak serta remaja menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan program kerja ke depan.

“Setiap kebijakan yang dirancang hari ini akan berdampak pada masa depan generasi penerus. Karena itu, suara dan kritik dari anak serta remaja harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.