WARTABANJAR.COM, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa perempuan harus menjadi penentu arah pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Youth Women Leadership Talk Show bertema “Saatnya Perempuan Bicara” di Medan, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Jumat (25/4/2026).
Dalam paparannya, Menteri PPPA menekankan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu arah kemajuan bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,7 juta jiwa pada semester I 2025, dengan 49,6 persen di antaranya perempuan. Namun, tantangan pembangunan gender masih nyata, terlihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024 sebesar 91,85 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,421.
Di Sumatera Utara, IPG tahun 2025 tercatat 91,5, sedikit di bawah rata-rata nasional, sementara IKG sebesar 0,399 lebih baik dari angka nasional. Kondisi ini menunjukkan akses pembangunan semakin terbuka, tetapi kesenjangan dalam partisipasi, manfaat, dan pengambilan keputusan masih perlu diperkuat. Menteri PPPA juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan survei nasional yang menunjukkan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan, serta 1 dari 2 anak usia 13–17 tahun pernah menjadi korban.
Arifah Fauzi menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan hanya persoalan kapasitas, melainkan struktur sosial yang belum sepenuhnya adil. Karena itu, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi strategi kunci untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Ia juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada 21 April 2026 sebagai langkah strategis melindungi pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, dengan jaminan hak dasar, upah layak, jam kerja manusiawi, serta perlindungan dari eksploitasi.
