“Kami mendapat informasi bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan status UPTD di Kalimantan Selatan menjadi UPT tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan peningkatan status ini, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan SDM di daerah,” jelasnya, dikutip Minggu (22/2/2026).
Selain itu, Komisi IX juga menyoroti perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibangun sebanyak kurang lebih 212 unit.
Meski secara umum berjalan baik, terdapat satu kasus di mana salah satu pesantren menolak pembagian MBG.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IX meminta pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pihak pesantren tersebut agar program ini dapat diterima.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan dan edukasi, karena jumlah santri di pesantren tersebut cukup besar, sekitar 13 ribu orang. Ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program yang sudah disiapkan pemerintah,” tegas Yahya Zaini.
Komisi IX DPR RI berharap berbagai hasil kunjungan kerja ini dapat segera ditindaklanjuti, sehingga potensi besar Kalimantan Selatan sebagai daerah kaya sumber daya alam dapat diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. (wartabanjar.com/mckalsel)
Editor: Yayu
