WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada 12–19 Februari 2026.

Fenomena banjir rob ini dipicu oleh fase bulan baru yang terjadi pada 17 Februari 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai level maksimum, sehingga masyarakat pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa hasil pemantauan water level serta prediksi pasang surut menunjukkan adanya potensi pasang maksimum yang dapat berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di wilayah pesisir.

“Potensi pasang tinggi ini perlu diwaspadai karena dapat mengganggu aktivitas di kawasan pelabuhan maupun permukiman di tepi laut,” ujarnya.

BMKG menyebut dampak yang mungkin terjadi antara lain gangguan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, hambatan transportasi laut, aktivitas perikanan darat, hingga operasional tambak garam.

Sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, serta Maluku Utara.

Khusus di pesisir utara Pulau Jawa, potensi banjir rob diprediksi terjadi sepanjang 12–19 Februari 2026. Wilayah yang masuk dalam kategori waspada antara lain Jakarta, Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal, Jepara, Tegal, Brebes, serta daerah sekitarnya.

Sementara itu, di wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau, potensi pasang maksimum diperkirakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Februari 2026.

BMKG menegaskan bahwa intensitas serta dampak banjir rob akan berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi topografi pesisir, karakter pasang surut lokal, serta faktor meteorologis seperti angin dan tekanan udara.

Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan aktivitas di kawasan pesisir, meningkatkan kesiapsiagaan, serta rutin memantau informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah guna meminimalkan risiko kerugian.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur_muhammad