WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan sejak akhir 2025 hingga Januari 2026 mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalsel.
Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan inventarisasi dan pemantauan intensif terhadap dampak banjir tersebut, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, menyampaikan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah diterjunkan langsung ke lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk mendata secara rinci luasan lahan pertanian yang terdampak banjir sebagai dasar penanganan dan pemberian bantuan bagi petani.
“Petugas POPT kami yang ada di seluruh kabupaten dan kota sudah melakukan inventarisasi kejadian banjir sejak akhir tahun 2025 sampai Januari 2026. Pendataan ini penting sebagai dasar penanganan dan bantuan bagi petani yang terdampak,” ujar Lestari, Jumat (23/1/2026), dikutip Sabtu (24/1/2026) dari MC Kalsel.
Berdasarkan hasil pendataan sepanjang tahun 2025, Lestari menjelaskan bahwa total lahan pertanian yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 11.000 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 7.000 hektare tercatat mengalami puso atau gagal panen.
“Untuk tahun 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai lebih dari 11 ribu hektare, dan yang mengalami puso kurang lebih 7 ribu hektare,” jelasnya.
Sementara itu, memasuki tahun 2026 hingga Januari ini, banjir kembali berdampak pada sektor pertanian mencapai lebih dari 1.400 hektare.
