WARTABANJAR.COM, DAVOS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menegakkan konstitusi dan supremasi hukum, termasuk menghadapi praktik ekonomi rakus yang ia sebut sebagai ulah “gerombolan perampok” berkedok pengusaha.

Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat berbicara dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/1/2026).

Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Prabowo membeberkan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, Indonesia berhasil mengungkap berbagai penyalahgunaan besar-besaran di sektor strategis, mulai dari tata kelola bahan bakar dan minyak mentah hingga praktik ilegal di sektor perkebunan dan pertambangan.

“Pada minggu-minggu pertama pemerintahan saya, kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Di semua sektor ekonomi, kami menemukan ilegalitas dan praktik-praktik ilegal,” ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan, dalam tahun pertama kepemimpinannya, pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal yang selama ini beroperasi di luar aturan negara.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal,” tegasnya.

Prabowo menepis anggapan bahwa praktik-praktik tersebut merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar bebas. Menurutnya, apa yang terjadi justru merupakan bentuk keserakahan terang-terangan yang merugikan negara dan rakyat.

“Saya tidak menyebut ini usaha bebas. Saya tidak menyebut ini pasar bebas. Saya menyebutnya ekonomi keserakahan, ekonomi praktik rakus secara terbuka,” katanya.

Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan periode kelam di berbagai negara besar, saat “baron-barom perampok” merajalela dan menguasai sumber daya negara.

“Mungkin di banyak negara Anda pernah ada periode seperti ini, periode para baron perampok. Itu juga terjadi di Indonesia, dan sekarang kami sedang menumpasnya,” tegas Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo mengungkap bahwa sejumlah pengusaha serakah tersebut dinilai tidak menghormati kedaulatan negara dan menganggap pejabat pemerintah bisa dibeli dengan uang.