DARURAT SUMATERA! 213 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Bandang dan Longsor, Mendagri Lapor Presiden
WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menimbulkan dampak masif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 213.000 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Data tersebut bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Desember 2025. Namun, Tito menegaskan angka tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah seiring proses pendataan di lapangan yang masih berlangsung.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kerusakan rumah terbagi dalam beberapa kategori. Sebanyak 68.850 unit tercatat mengalami rusak ringan, 37.520 unit rusak sedang, dan 56.108 unit masuk kategori rusak berat.
“Pak Kepala BNPB baru saja menyampaikan data paling terbaru, karena memang datanya bergerak dinamis. Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000 unit,” ujar Tito saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan hunian masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah pusat sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi data yang dikirim dari daerah agar bantuan dan pembangunan kembali dapat segera dieksekusi.
Ia mengungkapkan bahwa koordinasi dengan kepala daerah telah beberapa kali dilakukan. Sejumlah provinsi dinilai telah bergerak cepat dalam menyampaikan data, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang sebagian besar laporan kerusakan dari kabupaten sudah masuk.
Namun demikian, Tito meminta daerah lain, khususnya Aceh, untuk mempercepat proses pendataan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman data dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak cepat, padahal pemerintah pusat menunggu data dari daerah. Kunci penanganan ini ada pada data awal dari bupati dan wali kota,” tegasnya.
Pemerintah pusat memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penanganan lanjutan, termasuk pemulihan hunian dan bantuan bagi warga terdampak, setelah data daerah diterima secara lengkap dan valid.(wartabanjar.com/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad