WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Hari Ibu 22 Desember bukan hanya sekadar peringatan, tapi momentum menghidupkan semangat perjuangan perempuan Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Musyawarah Ibu Bangsa untuk wujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil dan setara.
“Musyawarah Ibu Bangsa merupakan kolaborasi antara Kemen PPPA dengan Koalisi Perempuan Parlemen RI (KPPRI) dan MPR RI. Tujuan kita adalah menyatukan organisasi gerakan perempuan Indonesia yang selama ini berjalan masing-masing dan bergerak di berbagai isu. Melalui Musyawarah Ibu Bangsa, kita ingin menyatukan semua jadi satu yang berfokus pada 12 isu seperti pencegahan kekerasan, ekonomi perempuan, kesehatan perempuan dan berbagai isu lainnya. Kita bergerak bersama dengan target yang akan ditentukan secara kolektif. Nantinya, kita juga akan mengadakan evaluasi enam sampai 12 bulan lagi, terkait apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, dan kita cari solusi bersama,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi, di Jakarta, Senin (22/12).
Menteri PPPA menyampaikan, Musyawarah Ibu Bangsa diharapkan bisa menghidupkan kembali semangat Kongres Perempuan 1928 dan menjadi menjadi motor penggerak kerja nyata gerakan perempuan Indonesia.
“97 (sembilan puluh tujuh) tahun setelah Kongres Perempuan Tahun 1928 berlalu, kini perempuan Indonesia sudah memiliki akses, partisipasi, kontrol dan telah memperoleh manfaat dari hasil pembangunan lebih baik. Jika pada masa lalu perempuan lebih banyak menganbul peran domestik yang hanya berada di dalam rumah, perempuan masa kini memiliki berbagai profesi di luar rumah. Hal ini menjadi indikasi adanya perkembangan positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender,” tegas Menteri PPPA.
Menteri PPPA menyatakan, perempuan masa kini telah aktif berpartisipasi di ranah publik dan kesenjangan gender menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, perempuan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sosial.
‘‘Musyawarah Ibu Bangsa mengusung tema ‘Membangkitkan suara : Pulang ke Semangat 1928’. Forum ini menyoroti berbagai tantangan kontemporer perempuan Indonesia di berbagai bidang. Musyawarah Ibu Bangsa ini adalah ruang aspirasi perempuan lintas organisasi untuk mendorong kebijakan yang responsif gender dengan mengidentifikasi isu prioritas nasional dalam perspektif perempuan pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, merumuskan resolusi isu perempuan tahun 2025-2030 dan memperkuat jejaring perempuan,“ pungkas Menteri PPPA.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, perempuan masih mengalami berbagai tantangan. Untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama, perempuan perlu terus mengingat kembali nilai-nilai sejarah dan nasionalisme yang mengakar dalam pergerakan perempuan Indonesia.
“Sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa persatuan mengantarkan kita mencapai tujuan. Persatuan perempuan adalah kekuatan bangsa. Gerakan perempuan adalah mitra kritis negara, penjaga agar kebijakan tidak kehilangan arah keadilan. Peran Ibu Bangsa menjadi sangat penting. Ibu Bangsa adalah penyeimbang antara kemajuan kemanusiaan, inovasi dan nilai yang memastikan semua transformasi yang terjadi tidak akan meninggalkan keadilan sosial, keselamatan, serta keberlanjutan kehidupan,” kata Lestari.
