WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Nama Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mendadak menjadi sorotan nasional. Mabes Polri secara resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu, sebuah perkara hukum yang kini mengguncang panggung politik daerah.

Penetapan status hukum tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Senin malam (22/12/2025). Ia menyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri telah menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap Hellyana.

Informasi ini juga dibenarkan kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara, yang mengaku telah menerima salinan resmi dari Mabes Polri. Dalam dokumen tersebut, status tersangka Hellyana tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.

Kasus ini bermula dari penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) yang mencatat Hellyana mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014.

“Dengan masa kuliah satu tahun, secara logika dan aturan akademik tidak mungkin ijazah diterbitkan,” tegas Herdika.

Di sisi lain, kuasa hukum Hellyana, M. Zainul Arifin, membantah kliennya telah sah berstatus tersangka. Ia menyebut pihaknya belum menerima surat penetapan secara resmi dan masih menunggu kejelasan hukum dari penyidik.

Profil dan Jejak Karier Politik Hellyana

Terlepas dari pusaran kasus hukum, Hellyana dikenal sebagai salah satu politisi perempuan berpengaruh di Bangka Belitung. Ia lahir di Tanjung Pandan pada 26 Juli 1977 dan menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan pada periode 1992–1995.

Karier politiknya dimulai di tingkat legislatif daerah sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung selama dua periode, dari 2009 hingga 2019. Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019–2024.

Di DPRD Babel, Hellyana pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Ketua Komisi I, Ketua Komisi IV, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta Wakil Pimpinan III DPRD Babel pada 2023 menggantikan Amri Cahyadi. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung.

Perjalanan Pilkada hingga Kursi Wagub