Ia juga mengingatkan bahwa jembatan tidak boleh dibuka untuk publik sebelum dinyatakan aman oleh ahli struktur. Keselamatan, katanya, tidak boleh dinegosiasikan.
“Jika diperbaiki asal-asalan atau dipaksakan buka tanpa pemeriksaan, risikonya sangat besar,” ujarnya.
Soal siapa yang paling bertanggung jawab—kontraktor, pengawas, atau instansi pemberi pekerjaan—Akbar menegaskan bahwa proyek konstruksi bersifat berjenjang. Tanggung jawab harus ditetapkan berdasarkan audit, bukan tudingan awal.
“Apabila kerusakan ini memenuhi kriteria tertentu, bukan tidak mungkin dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Akbar memberikan pesan tegas kepada pemerintah daerah dan pihak kontraktor.
“Fokus pada transparansi, evaluasi objektif, dan perbaikan menyeluruh sebelum melanjutkan pekerjaan. Infrastruktur berkualitas lahir dari perencanaan matang, pelaksanaan disiplin, dan pengawasan ketat. Jangan sampai kasus seperti ini menjadi rutinitas,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Ramadan)
editor: nur_muhammad
