- Mendesak DPRD Provinsi Kalsel untuk bersikap kritis kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait penetapan KUHAP yang dinilai memiliki pasal bermasalah dan berpotensi melanggar HAM.
- Menuntut pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat dan minim kajian sosial-lingkungan.
- Menuntut penghentian total aktivitas tambang ilegal serta penyidikan terbuka atas dugaan perampasan tanah dan pencemaran lingkungan.
- Mendesak Pemprov Kalsel melakukan audit lingkungan menyeluruh, menyediakan air bersih darurat, memperbaiki infrastruktur rusak akibat tambang, dan memulihkan hak masyarakat adat.
- Menolak implementasi BBM bercampur etanol dan meminta kajian ulang agar ketersediaan BBM berkualitas tetap terjamin.
- Mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang yang berpihak pada rakyat.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa suara mahasiswa—yang kerap disebut sebagai suara moral bangsa—masih terus lantang mengawal kebijakan publik.(Wartabanjar.com/Iqnatius)
editor: nur muhammad
