Ia menjelaskan proses sertifikasi berjalan bertahap karena beberapa SPPG baru menerima SK beberapa hari lalu.

"SLHS butuh waktu karena ada persyaratan seperti IKL dan lainnya, yang belum mengajukan sertifikat halal memang baru memulai prosesnya," katanya.

Menanggapi masukan Dandim Kodim 1006/Banjar mengenai sistem pengelolaan satu pintu untuk SPPG, Siti menyebut usulan itu positif, namun pelaksanaannya berada di tangan pemerintah daerah.

"Itu saran yang baik, tetapi kebijakan nantinya akan dibijakkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai fasilitator. Jika terrealisasi, kami akan sangat mendukung demi kelancaran program makan bergizi gratis," tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)

Editor: Yayu