Ketiga dapur itu masing-masing berada di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, dengan Banjarbaru menjadi satu-satunya lokasi tanpa penerima manfaat terdampak.
“Seluruh dapur yang ditutup wajib melengkapi sarana-prasarana dan sertifikasi seperti SLHS, sertifikat halal, dan SEP, sebelum menunggu pernyataan kelayakan dari BGN Pusat untuk dapat beroperasi kembali,” imbuhnya.
BACA JUGA: DETIK-DETIK Jurnalis Amerika-Lebanon Rebut Al-quran yang Hendak Dibakar Kandidat Senat AS Jake Lang
Siti menambahkan, saat ini terdapat 177 titik SPPG yang telah memiliki SK kepala layanan di Kalimantan Selatan, namun dari jumlah tersebut, baru 40 dapur yang mengantongi sertifikasi halal.
Ia menjelaskan proses sertifikasi berjalan bertahap karena beberapa SPPG baru menerima SK beberapa hari lalu.
“SLHS butuh waktu karena ada persyaratan seperti IKL dan lainnya, yang belum mengajukan sertifikat halal memang baru memulai prosesnya,” katanya.
Menanggapi masukan Dandim Kodim 1006/Banjar mengenai sistem pengelolaan satu pintu untuk SPPG, Siti menyebut usulan itu positif, namun pelaksanaannya berada di tangan pemerintah daerah.
“Itu saran yang baik, tetapi kebijakan nantinya akan dibijakkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai fasilitator. Jika terrealisasi, kami akan sangat mendukung demi kelancaran program makan bergizi gratis,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor: Yayu
