WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Kabar gembira datang bagi calon jemaah haji tahun 2026. Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87.409.366 per jemaah, turun sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya.

Dari total biaya tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp54,9 juta, sementara sisanya Rp33,4 juta ditanggung dari nilai manfaat dana haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, H. Sudian Noor, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, penurunan biaya tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kemampuan masyarakat, terutama calon jemaah dari daerah.

“Kami di Komisi VIII tentu mengapresiasi kebijakan ini. Walaupun penurunannya hanya Rp2 juta, tapi ini menunjukkan komitmen untuk terus memperhatikan daya bayar masyarakat,” ujar politisi PAN asal Kalimantan Selatan itu di Jakarta, Rabu (29/10).

Namun, H. Sudian Noor menegaskan bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan. Ia meminta agar Kementerian Agama tetap menjaga profesionalisme dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji.

“Penurunan biaya tidak boleh membuat pelayanan menurun. Justru ini harus jadi momentum memperbaiki sistem agar lebih efisien dan profesional,” tegasnya.

Selain itu, Sudian Noor juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk ikut meringankan beban calon jemaah, khususnya dalam biaya pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, jika pemda bisa membantu atau bahkan menanggung biaya tersebut, maka calon jemaah akan lebih terbantu secara ekonomi.

“Peran pemda sangat penting. Bila biaya pemeriksaan kesehatan bisa dibantu, maka beban jemaah akan jauh lebih ringan,” tambahnya.

Politisi senior asal Kalsel itu berharap, sinergi antarinstansi terus diperkuat agar penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang makin terjangkau, transparan, dan berkualitas.

“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar berpihak pada umat. Penurunan ini langkah baik, tapi harus diikuti peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan dana yang akuntabel,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/iqnatius)

editor: nur muhammad