Di sisi politik, presiden memang memiliki alat kebijakan yang bisa memengaruhi pelaksanaan acara internasional di wilayahnya misalnya soal visa, bantuan logistik, atau penggunaan fasilitas federal tetapi para analis menyatakan langkah tersebut berbeda dengan “memindahkan” acara secara sepihak. Semua pihak terkait, termasuk federasi sepakbola, sponsor, dan pemerintah negara tetangga penyelenggara, harus dilibatkan dalam keputusan besar semacam itu.
Secara ringkas, meski wacana tentang pemindahan dapat muncul di arena politik dan media, realitas hukum dan operasional membuat peluang presiden AS memindahkan Piala Dunia 2026 dari lokasi yang telah disepakati sangat kecil tanpa proses internasional yang panjang dan konsekuensi besar bagi semua pihak. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
