WARTABANJAR.COM, BEIJING — Pemerintah China kembali menunjukkan ketegasan ekstrem dalam mempertahankan klaim wilayahnya. Otoritas Bea Cukai di Provinsi Shandong, wilayah timur negeri Tirai Bambu, dilaporkan menyita lebih dari 60.000 peta yang dinilai mengancam kedaulatan nasional karena tidak sesuai dengan posisi resmi Beijing, terutama terkait Taiwan dan Laut China Selatan.

Menurut laporan resmi yang dikutip dari BBC, Rabu (15/10/2025), peta-peta tersebut tidak mencantumkan “sembilan garis putus-putus”—batas klaim maritim China yang membentang dari Pulau Hainan hingga ke arah selatan dan timur. Tak hanya itu, sejumlah pulau strategis di Laut China Selatan juga dihapus, sementara label untuk “Provinsi Taiwan” disebut keliru, meski otoritas tidak menjelaskan bentuk kesalahan spesifiknya.

“Peta-peta ini bertentangan dengan posisi nasional dan berpotensi membahayakan persatuan serta integritas teritorial,” demikian pernyataan Bea Cukai Shandong.

Barang-barang tersebut sebenarnya disiapkan untuk diekspor ke luar negeri, namun kini dinyatakan ilegal dan akan dimusnahkan.

Peta Jadi Isu Panas di Negeri Tirai Bambu

Selama bertahun-tahun, China dikenal sangat sensitif terhadap penggambaran batas wilayah di peta, terutama yang berkaitan dengan Taiwan dan Laut China Selatan. Pemerintah memberlakukan pengawasan superketat terhadap semua produk bergambar peta sebelum bisa beredar di pasar domestik maupun internasional.

Laporan dari South China Morning Post (SCMP), Selasa (14/10/2025), menyebut bahwa setiap peta wajib melewati pemeriksaan resmi Kementerian Sumber Daya Alam sebelum diterbitkan atau diekspor. Tujuannya, memastikan bahwa semua batas wilayah sesuai dengan klaim geopolitik Beijing.

Otoritas menegaskan bahwa peta yang dianggap salah bisa dikategorikan sebagai barang berbahaya karena berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Produk semacam itu dilarang keras untuk diekspor maupun diimpor.

Penyitaan peta bukan hal baru di China. Pada tahun 2022, otoritas Zhejiang menyita 23.000 peta yang salah menggambarkan batas negara. Bahkan pada 2019, sekitar 29.000 peta ekspor dimusnahkan di Qingdao karena menampilkan Taiwan sebagai negara merdeka.