WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, pada Jumat (10/10/2025) lalu.
Rombongan dipimpin oleh Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, bersama seluruh anggota komisi.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.
Melalui kunjungan ini, pihaknya ingin menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai perencanaan, strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat.
Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional.
Dikutip dari laman DPRD Kalsel, Senin (13/10/2025), ia mengatakan BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kami siap memberikan pendampingan serta dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
