Ikhwansyah meminta agar koordinasi antara SPPG dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, penyaluran MBG bisa segera menjangkau wilayah-wilayah yang datanya sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
BACA JUGA: Viral Video Pencurian Minyak Goreng di Alfamart Banjarbaru Ternyata Rekaman Lama
Ia juga mendorong agar koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam pengadaan bahan baku makanan, guna mendukung perekonomian lokal.
“Tugas kita melaksanakan kegiatan sesuai peran masing-masing, namun tetap dalam koordinasi dengan Korwil,” ujar Ikhwansyah.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Puskesmas agar pelaksanaan program nasional ini dapat benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal.
Dalam rakor tersebut, para camat turut memberikan masukan, di antaranya mengenai jarak tempuh pengiriman MBG, batas kewenangan kecamatan dalam program, hingga harapan agar penyedia bahan pangan berasal dari koperasi desa atau BUMDes.
Dengan berbagai masukan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. (wartabanjar.com/mcbanjar)
Editor: Yayu
