WARTABANJAR.COM, PELAIHARI — Sejarah baru tercipta di Bumi Tuntung Pandang! Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mencatatkan diri sebagai daerah pertama di Kalimantan yang resmi mengangkat 2.655 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ini digelar penuh khidmat di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Selasa (7/10/2025), dan menjadi momentum penting dalam reformasi sistem kepegawaian daerah.

Acara monumental tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Tanah Laut, perwakilan dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, serta jajaran pimpinan SKPD.

BACA JUGA:Dispora Tanah Laut Luncurkan Festival U-14: Mesin Penghasil Bintang Muda Menuju Porprov 2025!

Ribuan PPPK Resmi Bergabung

Dari total 2.655 penerima SK, terdapat dua kelompok besar:

1.233 orang berasal dari pangkalan data pegawai non-ASN BKN, yang mencakup tenaga kesehatan dan teknis,

1.422 orang lainnya merupakan peserta seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 yang belum memperoleh formasi penuh, meliputi guru, tenaga kesehatan, dan teknis.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, memimpin langsung penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas aparatur serta pelayanan publik.

“Hari ini kami menyerahkan SK kepada 2.655 PPPK Paruh Waktu sebagai wujud nyata dukungan Pemkab Tanah Laut untuk meningkatkan profesionalisme dan dedikasi ASN.

Kami ingin seluruh pegawai bekerja dengan hati, melayani masyarakat sesuai bidang tugasnya dengan tanggung jawab penuh,” tegas Bupati Rahmat.

Tanah Laut Jadi Pelopor

Bupati juga menyoroti capaian istimewa yang membanggakan — Tanah Laut menjadi daerah pertama di wilayah kerja BKN Regional VIII, yang mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dalam melaksanakan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu.

Langkah progresif ini menegaskan posisi Tanah Laut sebagai pelopor inovasi manajemen ASN di Kalimantan, sekaligus bentuk nyata implementasi kebijakan kepegawaian yang berpihak pada efisiensi dan profesionalisme pelayanan publik.