WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Gelombang kemarahan publik akibat ulah sejumlah anggota DPR RI terus membesar. Koalisi Masyarakat Sipil kini mendesak para pimpinan partai politik segera mencopot anggota Dewan yang dinilai arogan dan memicu kericuhan dalam aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mewakili koalisi, menegaskan agar parpol tidak tutup mata. “Pimpinan partai politik dan DPR RI harus tegas memberi sanksi, termasuk memberhentikan anggota yang berlaku tidak patut dan menyulut amarah rakyat,” ujar Isnur. Isnur bahkan menyebut nama-nama anggota DPR yang dinilai bermasalah, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, hingga Sigit Purnomo Syamsudin Said. BACA JUGA:DRAMATIS! Truk Gagal Menanjak di Tebing Tinggi Balangan, Satu Terperosok ke Got, Satu Lagi Nyungsep ke Sungai Tuntutan Mengguncang: Dari Lapangan Kerja hingga RUU Perampasan Aset Selain pencopotan anggota DPR yang kontroversial, koalisi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan legislatif untuk segera memenuhi tuntutan rakyat: Atasi krisis lapangan kerja. Batalkan rancangan KUHAP. Hentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan. Segera sahkan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan partisipasi publik. Pernyataan DPR yang Menyulut Amarah Kontroversi ini bermula dari isu tunjangan jumbo DPR, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Pernyataan beberapa anggota DPR justru dianggap menyinggung perasaan rakyat. Nafa Urbach (Nasdem) mendukung tunjangan rumah agar bisa mengontrak dekat Senayan. Ucapannya dinilai publik gagal membaca situasi, hingga akhirnya ia meminta maaf. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, makin menyulut kemarahan dengan menyebut warganet yang menyerukan “Bubarkan DPR” sebagai “orang tolol se-dunia.” Kalimat itu sontak memicu badai kecaman karena dianggap merendahkan rakyat yang sedang meluapkan kekecewaan. Gelombang Desakan Menguat Kini, sorotan publik tak hanya berhenti pada tunjangan fantastis, tetapi juga arogansi wakil rakyat yang dinilai jauh dari etika. Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, jika partai politik tidak berani bertindak tegas, krisis kepercayaan terhadap DPR RI akan semakin dalam.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad