WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-36 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Banjar pada 19–25 Juni 2025 kini jadi sorotan panas. Bukan karena gagal, tetapi lantaran dugaan penyimpangan dalam pengadaan Event Organizer (EO) yang mengelola dana jumbo hingga Rp 7,4 miliar tanpa proses tender resmi.
Kabupaten Banjar sebagai tuan rumah mengalokasikan sekitar Rp 15 miliar untuk hajatan akbar ini. Namun, hampir setengahnya diserahkan kepada EO yang terpilih bukan lewat tender terbuka, melainkan melalui kontes atau sayembara yang diadakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data, pagu anggaran yang bersumber dari dana hibah daerah tahun 2025 untuk LPTQ Kabupaten Banjar mencapai Rp 7.155.000.000. EO pemenang kontes otomatis ditunjuk menggarap seluruh paket kegiatan MTQ ke-36, sebuah praktik yang disebut berpotensi melanggar Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2021.
Masuk Ranah Pidana
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin, menegaskan bahwa pemenang kontes tidak otomatis sah untuk penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa.
“Pengadaan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Jika nilainya di atas Rp 200 juta, wajib tender. Penunjukan langsung tanpa tender pada nilai sebesar ini bisa terjerat pidana, terutama jika ada indikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain,” ujar Jasin kepada Wartabanjar, Sabtu (9/8/2025).
Klaim Efisiensi Rp 1 Miliar
