WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Guna memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut siap menghadapi era digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa, sebuah lokakarya teknis implementasi E-Katalog Versi 6 digelar. Kegiatan yang menyasar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara SKPD se-Kabupaten Tanah Laut ini berlangsung selama dua hari di Banjarbaru, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, pada hari Rabu, 9 Juli 2025. Acara yang diprakarsai oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah ini bertujuan membekali para pelaksana teknis pengadaan dengan pemahaman mendalam mengenai sistem e-purchasing terbaru. Kepala Bagian PBJ Setda Tanah Laut, Yulis Shairi, menjelaskan bahwa E-Katalog versi 6 adalah bagian krusial dari transformasi digital pengadaan pemerintah yang terus dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kegiatan ini kami laksanakan sebagai bentuk pendampingan dari UKPBJ Tanah Laut kepada seluruh SKPD, agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan sistem dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Yulis. Ia juga menambahkan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen pendukung dalam program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga Stadion 17 Mei Dinyatakan Lolos Jadi ‘Home Base’ Barito Putera Antusiasme terhadap kegiatan ini terlihat jelas dari kehadiran peserta yang membludak. Lebih dari 180 kursi yang disediakan terisi penuh oleh para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, dan bendahara pengeluaran dari 79 SKPD/UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam pidato pembukaannya, Bupati H. Rahmat Trianto menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap kemajuan teknologi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Beliau menegaskan bahwa adopsi e-katalog versi 6 adalah langkah progresif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. "Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Pemerintah pusat menuntut adanya percepatan, keterbukaan, dan efisiensi dalam pelayanan publik, termasuk dalam sistem pengadaan," ujar Bupati. Ia memberikan ilustrasi perubahan digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan GPS, sebagai contoh bahwa penyesuaian adalah keniscayaan. Lebih lanjut, Bupati Rahmat mengingatkan bahwa pola pikir lama harus dirombak agar aparatur tidak tertinggal dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, e-katalog versi 6 dirancang untuk menyederhanakan proses pengadaan sekaligus meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Bupati secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan harapan agar para peserta benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu dan menerapkannya dalam tugas di SKPD masing-masing. "Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, menggali pemahaman, dan memperkuat komitmen bersama membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkas Bupati. (Gazali) Editor Restu