Ia juga menyebutkan beberapa pangkalan mengaku membeli gas di atas Rp25 ribu dari agen. Bahkan ketika masyarakat meminta dua tabung sekaligus, harganya bisa berbeda-beda.
“Kalau beli satu Rp28 ribu, kalau minta dua, satu lagi bisa dijual Rp30 ribu. Artinya praktik ini sudah tidak terkendali,” imbuhnya.
Salah satu temuan mencengangkan lainnya adalah penggunaan LPG 3 Kg oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal tabung ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut sumber dari agen pangkalan Ibrahim, banyak PNS bahkan pegawai kantor ikut membeli dan memakai LPG subsidi. Akibatnya, kuota untuk masyarakat tidak mampu pun terserap oleh kalangan yang sebenarnya tidak berhak.
“Ini bukti bahwa penyaluran belum tepat sasaran,” ujar sumber tersebut.
Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon yang hadir dalam rakor tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan distribusi LPG bersama pemerintah daerah.
“Dari 6 agen dan 367 pangkalan yang ada di HST, kita akan pantau langsung. Polres dan Pemkab sudah membentuk Satgas Pangan yang akan aktif menindak oknum nakal,” ujar Jupri.
Ia mengungkapkan, pihaknya pernah menangani kasus pengoplosan gas dari tabung subsidi ke non-subsidi, serta pengecer yang mengurangi isi tabung.
“Ada juga pelaku yang menimbun tabung gas di gudang untuk dijual mahal saat harga naik. Permintaan tinggi membuat harga sempat menyentuh Rp45 ribu per tabung. Saat ini, masih ditemukan di kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu,” ungkapnya.
Kapolres mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan pelanggaran distribusi LPG subsidi.
“Jika ada temuan, silakan laporkan ke call center Polres di 110. Kita tidak akan segan menindak,” tegas Jupri. (Adew)
Editor Restu
