Hari Bhayangkara: Menguak Sejarah Polri di Kalimantan Selatan
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Pada 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara sebagai momen bersejarah kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Namun, lebih dari sekadar seremoni tahunan, Hari Bhayangkara juga menyimpan kisah heroik dan perjuangan panjang, terutama di Kalimantan Selatan, wilayah yang menjadi saksi pembentukan cikal bakal kekuatan Polri di daerah.
Menurut sejarawan dan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Mursalin, nama "Bhayangkara" sendiri memiliki akar sejarah kuat, yakni berasal dari pasukan elit Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada.
Baca Juga
Cemburu Buta, Ini Kronologi Penganiayaan Ibu dan Anak di Mantuil
"Pasukan ini bertugas menjaga keselamatan raja dan stabilitas kerajaan, dan sebuah nilai yang terus dipegang teguh oleh Polri hingga saat ini," ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (01/07/2025) siang.
Mursalin menambahkan, kisah perjuangan kepolisian di Kalimantan mencuat pada era 1950-an, saat Indonesia tengah dilanda ketidakstabilan politik dan berbagai pemberontakan bersenjata.
"Salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin Letnan Dua Ibnu Hajar melalui kelompok Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT), yang berafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini menyebar di wilayah Barabai, Birayang, hingga Batumandi, dan menggunakan taktik perang gerilya," tuturnya.
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah pusat mengerahkan satuan Mobil Brigade (Mobrig) dari Surabaya yang berhasil menumpas pemberontakan dan menancapkan tonggak sejarah pembentukan Kepolisian Kalimantan.
"Satuan Mobrig inilah yang kemudian berkembang menjadi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan pada 1953," lanjut Mursalin.
Salah satu kisah paling menggugah datang dari seorang Bhayangkari bernama Mathilda Batlayeri. Ia gugur bersama ketiga anak dan janinnya saat mempertahankan pos polisi dari serangan KRyT.
"Namanya kini abadi sebagai simbol keberanian dan pengorbanan insan Bhayangkara di Kalimantan," imbuh Mursalin.
Kepolisian Keresidenan Kalimantan awalnya mencakup wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Namun, seiring perkembangan administrasi, Kalimantan Tengah resmi menjadi provinsi tersendiri pada 1957.
"Struktur kepolisian pun terus berevolusi dari Kepolisian Komisariat (KPKOM) pada 1959 hingga menjadi bagian dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) pada 1962," ujar Mursalin.
Tahun 1974 menjadi babak baru dengan penggabungan Komando Daerah Angkatan Kepolisian (KOMDAK) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi KOMDAK XIII/KALRA.
Barulah pada 1992, keduanya resmi berpisah, dan Polda Kalimantan Selatan berdiri sendiri dengan status tipe "B", yang kemudian direorganisasi menjadi tipe "C".
"Perjalanan panjang dan penuh dinamika ini menunjukkan bahwa Polri bukan sekadar lembaga keamanan, tetapi juga bagian dari sejarah perjuangan bangsa termasuk di Tanah Banua," pungkas sejarawan Banua tersebut. (IKhsan)
Editor Restu