Senada dengan Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini juga mengkritik ketidakhadiran tujuh kepala dinas dalam forum penting tersebut.
Menurutnya, paripurna terkait APBD adalah agenda paling sakral dalam siklus pemerintahan daerah.
“APBD ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pelaksana teknisnya adalah dinas. Kalau mereka tidak hadir dalam rapat sekelas ini, tentu kami pertanyakan keseriusannya,” ucap Isnaini.
Isnaini menilai kehadiran kepala dinas dalam paripurna bisa memperkuat sinergi antara DPRD dan perangkat daerah, terutama dalam menyusun dan merealisasikan program-program pembangunan.
“Momentum ini penting untuk membangun chemistry dan sinergi. Kita ingin program pemerintah yang masuk dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 bisa benar-benar dilaksanakan secara maksimal,” tambahnya.
Tak hanya dari jajaran eksekutif, catatan juga datang dari internal legislatif. Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Banjarmasin dilaporkan tidak menghadiri paripurna tersebut.
Muhammad Isnaini menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi internal terkait ketidakhadiran itu.
“Ini juga jadi catatan. Kami akan lihat alasan ketidakhadiran mereka. Jika perlu, akan kita sampaikan ke fraksi masing-masing agar menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Isnaini menegaskan bahwa paripurna seperti ini bersifat sangat menentukan arah kebijakan dan pembangunan Kota Banjarmasin, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk absen tanpa kejelasan. (Ramadan)
Editor Restu
