https://youtube.com/shorts/2WVj9lUIPws   WARTABANJAR.COM - Satu lagi cerita miris dari dunia layanan publik kita. Kali ini datang dari RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Sebuah video berdurasi 3 menit 40 detik beredar luas sejak Sabtu, (21/6/2025), memperlihatkan keluarga pasien yang kecewa, marah, dan akhirnya merusak fasilitas rumah sakit. Bahkan seorang petugas medis perempuan nyaris jadi sasaran amuk massa. Alasannya? Ambulans datang terlambat. Video itu langsung viral dan, seperti biasa, memantik respons cepat dari pejabat daerah. Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, langsung angkat bicara. Ia mengaku sudah menurunkan tim inspektorat untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran SOP rumah sakit. Jika ditemukan kesalahan, katanya, akan ada teguran keras. Masalah di RSUD bukan hal baru, tapi baru ditangani serius setelah amarah warga terekam kamera dan menyebar ke mana-mana. Kepala Dinas Kominfo Muna Barat, Al Rahman, langsung membantah tuduhan keluarga pasien. Katanya, pihak RSUD sudah bertindak sesuai prosedur. Rujukan ke rumah sakit di Kendari tidak bisa sembarangan, harus ada persetujuan dulu. Ambulans pun sebenarnya tersedia dan bahan bakar cukup. Bahkan, menurutnya, pasien tidak dalam kondisi kritis. Di satu sisi, betul bahwa rumah sakit tidak bisa asal kirim pasien tanpa konfirmasi dari rumah sakit tujuan. Namun, di sisi lain, masyarakat yang sedang panik tentu tak akan langsung berpikir soal prosedur administrasi. Mereka butuh aksi cepat, bukan penjelasan berbelit. Bupati sudah berjanji akan menambah armada ambulans dan memperbaiki pelayanan. Itu kabar baik. Tapi yang dibutuhkan bukan sekadar penambahan kendaraan, melainkan perbaikan sistem secara menyeluruh: mulai dari respons darurat, komunikasi dengan keluarga pasien, hingga protokol rujukan yang transparan dan mudah dipahami. Petugas medis juga harus dilindungi, tapi bukan berarti kritik warga dimatikan. Justru seharusnya kritik dijadikan bahan perbaikan, bukan dianggap sebagai bentuk ketidaktahuan publik. Jika memang RSUD sudah bekerja sesuai prosedur, maka evaluasi sistem komunikasi ke publik harus jadi prioritas. Jangan biarkan SOP menjadi “tameng birokrasi” yang membuat masyarakat makin jauh dari hak dasarnya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan manusiawi. Kita hidup di zaman di mana kamera ponsel lebih cepat bekerja daripada jalur resmi pengaduan. Dan ironisnya, sering kali baru setelah video viral, barulah pejabat turun tangan. Ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan keterlambatan deteksi masalah di lapangan. Semoga insiden di RSUD Muna Barat jadi momen evaluasi serius. Bukan cuma untuk rumah sakit itu saja, tapi juga bagi sistem layanan publik di banyak daerah yang kondisinya tak jauh berbeda. Karena kalau semua masalah harus viral dulu baru diurus, maka kita bukan sedang membangun sistem, tapi sedang menunggu giliran masuk berita.(Vri/berbagai sumber) #viral #rsudmunabarat #sulawesitenggara #layanankesehatan #wartabanjar