Hasil PSU nantinya akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan langsung diumumkan sebagai hasil resmi tanpa perlu melapor kembali kepada Mahkamah Konstitusi.
Implikasi dan Harapan Baru
Putusan MK ini secara otomatis menciptakan kekosongan politik di Barito Utara. Tanpa pasangan calon yang sah, kontestasi Pilkada harus diulang dari awal. Namun dalam kekosongan ini, publik mulai menaruh harapan kepada figur-figur baru yang dianggap bersih, kredibel, dan memiliki visi alternatif untuk memimpin Barito Utara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara telah mengonfirmasi bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2025, sesuai dengan amar putusan MK.
Dengan adanya PSU ini, masyarakat Barito Utara diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan bebas dari praktik politik uang, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini seputar Pilkada Barito Utara, masyarakat dapat mengakses situs resmi KPU Barito Utara dan mengikuti akun media sosial resmi mereka.(Wartabanjar.com/kompas/Kalteng.co/Rmol.id/kaltengpediaberbagai sumber)
editor: nur muhammad
