WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menegaskan komitmen penuh dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah serius. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), Pemko menggelar Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Ballroom Hotel HBI, Senin (5/5/2025), yang dihadiri oleh berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar anak yang wajib dijamin oleh negara. BACA JUGA:VIDEO – KMP Muchlisa Tenggelam di Perairan Teluk Balikpapan, 2 Orang Diduga Terjebak di Dalam Kapal “Kami ingin masyarakat memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Yamin. Sosialisasi ini juga disertai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menciptakan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. “Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Perlu kerja kolektif,” tambahnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Banjarmasin, Ryan Utama, mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memverifikasi ulang data anak yang tidak bersekolah. Dari data awal, terdapat sekitar 7.000 anak tidak bersekolah di berbagai jenjang. Namun, pembaruan data dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Selatan menyebutkan angkanya berada di kisaran 3.000 anak. “Kita masih terus memverifikasi agar data yang digunakan benar-benar valid,” kata Ryan. Hingga saat ini, baru sekitar 1.900 anak yang datanya telah diverifikasi. Kasus terbanyak ditemukan di jenjang PAUD selama tahun 2024. Ryan menduga penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, kebutuhan untuk bekerja, hingga rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Sebagai solusi konkret, Pemko Banjarmasin mendorong anak-anak tersebut mengikuti pendidikan kesetaraan dan memanfaatkan program prioritas Wali Kota-Wakil Wali Kota, seperti bantuan seragam serta perlengkapan sekolah gratis. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin, Masriah, menekankan urgensi penanganan kasus ini. Ia mengingatkan bahwa Banjarmasin pernah gagal meraih predikat Kota Layak Anak akibat tingginya angka anak putus sekolah. “Anak usia 8–10 tahun malah banyak yang menjadi anak jalanan. Ini bahkan pernah menjadi sorotan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ungkapnya. Masriah menyebut bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya kesadaran orang tua menjadi penyebab dominan dari tingginya angka anak tidak sekolah. “Saya berharap momentum ini bisa menjadi titik balik. Semua pihak harus bergerak bersama agar setiap anak di Banjarmasin mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya. BACA JUGA:Menuju Banjar Layak Anak, Pemkab Target Raih Predikat Nindya hingga Utama Tahun Ini Sebagai aktivis sosial di masa lalu, Masriah turut berbagi kisah tentang pengalamannya membina anak jalanan melalui yayasan yang ia dirikan bersama tokoh masyarakat. “Kami kumpulkan mereka, beri pendidikan, dan alhamdulillah berhasil. Saya yakin program seperti ini bisa dihidupkan kembali dan diperluas,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/Ramadan Anwar) editor: nur muhammad