“Untuk kendaraan dinas ke depan, sistemnya sewa saja. Ini agar tidak membebani pemerintah dalam pengelolaan aset,” ujar Muhidin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nur Yaumil, menjelaskan bahwa telah dilakukan kajian perbandingan antara sistem sewa dan pembelian kendaraan dinas.
Hasil kajian menunjukkan bahwa skema sewa dinilai lebih efisien secara anggaran.
“Kalau kita bandingkan antara membeli dan menyewa, skema sewa seperti yang disampaikan Pak Gubernur memang lebih murah dan praktis dalam jangka panjang,” jelas Subhan.
Penjelasan lebih lanjut juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam transisi sistem ini.
Agar, pengelolaan aset tetap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(adpim)
Editor Restu
