1. Menolak keras pengesahan RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan berpotensi mengurangi kontrol sipil terhadap militer.
  2. Mendesak DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hak-hak masyarakat.
  3. Menuntut DPRD Kalsel menyatakan sikap menolak RUU TNI serta menyuarakan penolakan tersebut kepada pemerintah pusat.